Kapuasinsight.com, WONOGIRI – Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Wonogiri, Pandri Prabowo, memastikan tidak ada satuan pendidikan atau sekolah di Kabupaten Wonogiri yang masuk dalam daftar penghapusan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum lama ini dirilis oleh BGN Pusat.
“Tidak ada [yang masuk dalam daftar penghapusan penerima manfaat MBG],” kata Pandri kepada Espos, Kamis (17/2026).
Dengan begitu, lanjut dia, jumlah penerima manfaat MBG masih tetap sama seperti sebelumnya, yakni sebanyak 180.134 sasaran. “Alhamdulillah, Kabupaten Wonogiri masih sama. Yang kemarin dapat MBG, sekarang juga masih menerima,” tambahnya.
Adapun saat ini, penerima MBG di Kabupaten Wonogiri terdiri atas 180.134 sasaran dari kalangan sekolah dan pesantren, meliputi siswa PAUD/TK/RA sebanyak 22.913 anak, SD/MI sebanyak 69.045 siswa, SMP/MTs sebanyak 36.821 siswa, SMA/SMK/MA sebanyak 31.716 siswa, SLB sebanyak 773 siswa, ponpes sebanyak 2.381 santri, serta 16.485 guru dan tenaga kependidikan.
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wonogiri ada sebanyak 88. Puluhan SPPG ini setiap hari membuat dan mendistribusikan menu MBG ke ratusan ribu penerima manfaat.
Pandri juga menyebut dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima manfaat MBG setiap harinya, pihaknya berusaha untuk menyerap bahan baku dari pelaku usaha, baik itu petani, peternak, koperasi, Bumdes, dan UMKM yang ada di Wonogiri.
“Dengan begitu, diharapkan MBG mampu memberi dampak turunan ke berbagai pihak, bukan hanya sekolah yang terdiri dari murid, guru, dan tenaga pendidik, namun juga para pelaku usaha yang ada di Wonogiri,” tutupnya.
Mengutip dari Bisnis.com, Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat. Langkah ini sebagai upaya pemuktahiran data dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono menyebut mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).
Leave a Reply